PKS Jakarta Terjunkan Relawan Perempuan

PKS Jakarta-Partai Keadilan sejahtera melatih 350 relawan perempuan yang akan terjun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi. Relawan yang dipilih dari seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta ini, dibekali teknik berkomunikasi, public speaking dan materi kepartaian. Diharapkan dari pelatihan ini, para relawan perempuan akan menjadi juru bicara partai yang mampu menjyampaikan prestasi-prestasi PKS selama ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, di hadapan 350 relawan perempuan yang sedang menerima pelatihan sehari penuh (27/11). 

Menurut Selamat, PKS merasa perlu untuk kembali terjun ke masyarakat. Selain memarketingkan partai dengan data berupa prestasi PKS selama ini, para relawan juga menjadi telinga partai guna menerima aspirasi masyarakat. Selamat juga memberi arahan pada relawan untuk tetap bersikap dinamis di masyarakat. "Relawan harus mampu menjadi perekat antara partai dan masyarakat", ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua MPW PKS DKI Jakarta, Ir Triwisaksana Msc. Pria yang diakrabi dengan sebutan Bang Sani ini menyatakan pentingnya peran relawan perempuan dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Perempuan adalah salah satu segmen masyarakat yang besar, dan memiliki peran signifikan dalam membangun bangsa”, ujarnya. Dengan menghadirkan relawan perempuan ke tengah masyarakat,  diyakini juga akan merangsang munculnya kreativitas kaum perempuan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

Untuk itu, Bang Sani yang juga Wakil Ketua DPRD ini sangat mengapresiasi keberadaan Relawan Perempuan PKS. “Harus diakui, banyak sekali agenda partai ini yang sukses karena dikawal oleh kader dan simpatisan perempuan PKS”, tuturnya. Saatnya, tambah Sani, PKS memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat dengan kehadiran relawan perempuan. 

PKS DPC Menteng sendiri telah mengirim 6 orang perwakilan DPRa dan DPC untuk ikut dalam pelatihan tersebut. Selain ketua bidang perempuan DPRa dan DPC, beberapa kader muda juga turut menerima pelatihan sebagai bekal awal mereka terjun ke tengah masyarakat.  

Read more »

PKS: Revisi UU Migas Harus Segera Dibahas

Detik.com- Jakarta - Hari Senin ini (14/11/2011) DPR RI memasuki masa sidang ke-2 tahun 2011/2012. Sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) telah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Anggota DPR RI Sohibul Iman, di antara yang mendesak untuk segera dibahas adalah revisi terhadap UU No.22/2001 tentang Migas.

Menurut Sohibul Iman, prioritas tersebut beralasan karena kondisi pengelolaan sektor Migas yang semakin memburuk. "Misalnya masalah pajak dan birokrasi yang rumit, ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), lifting minyak terus turun, realisasi investasi dan eksplorasi yang anjlok sejak 1999, tidak ditemukannya cadangan di Blok baru dalam 10 tahun terakhir kecuali Blok Cepu, produksi minyak bumi yang hanya mengandalkan lapangan-lapangan tua yang sudah matured, dan upaya efisiensi dengan teknologi EOR yang tidak memberikan dampak signifikan," jelas Sohibul dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (14/11/2011).
Anggota Komisi Energi ini mengingatkan, dalam UU Migas No.22/2001 sebenarnya terdapat cita-cita menata ulang sifat Pertamina sebagai perusahaan yang sekaligus regulator. Namun hasilnya, Pertamina hanya ditempatkan sebagai operator. Tugas sebagai regulator dan pemangku kuasa pertambangan diserahkan kepada institusi baru yaitu Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Implikasinya, terjadi Penerapan Pola B to G yang menghilangkan Kedaulatan Negara atas kekayaan Migasnya.

"Ini perlu kita revisi, karena membuat posisi pemerintah sejajar dengan perusahaan asing/swasta, yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, minimal ada 6 parameter agar UU Migas sejalan dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang efisien berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Politisi PKS ini menyebutkan 6 parameter tersebut adalah penyederhanaan sistem dengan pola B to B, proses investasi yang tidak birokratik, formula penjualan minyak dan gas yang menguntungkan negara, kejelasan status kepemilikan dan pembukuan atas cadangan migas diperut bumi, prinsip lex spesialis dalam kebijakan fiskal, serta pengelolaan BUMN Migas yang terintegrasi.

"Apalagi dengan adanya 3 pasal dalam UU Migas No.22/2001 (pasal 22 ayat 1 tentang DMO, pasal 12 ayat 3 tentang Badan Usaha yang melakukan eksplorasi-eksploitasi, dan Pasal 28 ayat 2 & 3 tentang diserahkannya harga BBM dan Gas Bumi kepada mekanisme persaingan usaha) yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan UU Migas tersebut sudah cacat secara hukum, maka revisi UU Migas perlu digesa sesegera mungkin," tandasnya.

Read more »

Kisah Anggota Dewan PKS, Naik Ojek Ke Gedung DPR

WAKTU baru menunjukkan pukul 05.30 WIB. Anggota DPR Aus Hidayat Nur meninggalkan rumahnya di Jalan Kelapa Dua Raya RTM Cimanggis, Depok dengan membonceng sepeda motor. Salah satu anaknya yang mengendarai kendaraan roda dua itu.

Tujuan mereka adalah Stasiun Universitas Indonesia (UI). Perjalanan tak sampai 30 menit. Tiba di stasiun, politisi PKS ini segera membeli tiket KRL Eksekutif tujuan Stasiun Tanah-abang seharga Rp 5.500.

Pukul 06.15 WIB kereta yang ditunggu-tunggu datang. Pria ini langsung naik gerbong yang lumayan sejuk dan membuat mata ingin terperam.

Perjalanan ke Stasiun Tanah-abang memakan waktu sekitar 45 menit. Sekitar pukul 7, Aus sudah di berada di depan stasiun dan memanggil ojek. "Hampir setiap hari saya naik KRL agar lebih cepat sampai kantor," kata Aus Hidayat Nur.

Aus kembali naik ke boncengan motor untuk sampai ke kantornya di gedung DPR. Ongkos ojek Rp 20 ribu. "Sebetulnya harga normalnya Rp 10 ribu. Ya lumayan lah bisa sekalian membantu orang," kata pria yang dipercaya duduk di Komisi II DPR ini.

Setelah sampai di gedung DPR, pria ini mengikuti rapat internal Fraksi PKS yang digelar mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Setelan itu. Aus sibuk dengan kegiatan di Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum.

Aus mengatakan lebih sering ke DPR naik kereta. Tapi, bila kegiatan di parlemen sedang tak padat, ia datang menggunakan kendaraan pribadi, Proton Exora.

Mobil produksi Malaysia itu, menurut dia, dibeli secara kredit. Uang mukanya Rp 80 juta dengan tempo cicilan empat tahun. Setiap bulan. Aus membayar cicilan Rp 3,9 juta. Saat ini sudah masuk bulan kesepuluh. "Mobil itu lebih murah dari Toyota Innova," kata Aus.

Sebelum memiliki mobil sendiri. Aus beberapa datang ke DPR menggunakan Daihatsu Terrios. Menurut dia, mobil itu adalah kendaraan operasional DPP PKS. Ia bisa menggunakan kendaraan itu karena menjabat Ketua Pembinaan Wilayah Dakwah. Kini, mobil itu diguna-kan oleh istrinya. Susanti karena dia aktif menjadi pengurus di DPP PKS.

Pria yang dikaruniai enam orang anak ini mengatakan tak ingin bermewah-mewahan sebagai anggota DPR. Menurut dia, jabatan anggota legislatif itu tidak selamanya, hanya lima tahun.

Gaya hidup mewah, bagi Aus, akan membawa dampak buruk bila nanti sudah tak lagi menjadi anggota Dewan. "Bisa-bisa ter-kena post power syndrome," canda Aus.

Sebagai anggota Dewan, Aus memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya ke KPK. Ia menyebutkan kekayaannya berjumlah Rp 500 juta. Meliputi sebuah rumah dan sebuah mobil.

Aus mengatakan penghasilan sebagai anggota DPR lebih banyak disumbangkan ke partai. Setiap bulan hampir sepertiga gajinya diberikan kepada partai dan fraksi. Namun ia enggan mengungkapkan besarannya. "Wah nggak enak kalau disebutin angkanya. Yang penting lumayanlah," kata Aus.

Setiap bulan, anggota DPR memperoleh gaji Rp 64,8 juta. Jadi besarnya iuran yang dikeluarkan Aus untuk partai dan fraksi sekitar Rp 20 juta.

Aus tak mempersoalkan sepertiga gajinya harus diserahkan ke partai. Sebab, dia merasa tak perlu mengeluarkan uang banyak saat menjadi calon legislatif (caleg). Saat itu, dia justru banyak menerima sumbangan dari kader-kader di bawah.

"Karena sekarang sudah jadi anggota DPR, maka harus membantu kader yang ada di bawah. Jadi saling gantian bantulah," katanya.

Sebelum menjadi anggota Dewan, Aus menjalankan bisnis multi level marketing (MLM). Usaha dijalaninya sejak 2003. Penghasilannya sudah mencapai Rp 20 juta setiap bulan.

Namun sejak duduk di DPR penghasilannya turun. Sebab waktunya banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan di Senayan. Akibatnya, dia tak bisa mengembangkan bisnisnya itu.

Kegiatan di Komisi II memang cukup padat. Tapi, Aus bersyukur ditempatkan di komisi ini karena tak banyak godaannya.

"Ada ungkapan bahwa Komisi II merupakan komisi air mata," ujar Aus bercanda.

Walaupun kegiatannya di Senayan sering sampai malam. Aus selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah dan bertemu keluarga. Bila sudah tidak ada acara di DPR, Aus pulang setelah shalat Maghrib.

Dari DPR dia naik ojek menuju halte busway Ratu Plaza. Perjalanan selanjutnya ditempuh dengan bus Transjakarta menuju terminal Blok M. Dari sini, dia menumpang Metro Mini ke Pasar Minggu.

Dari terminal Pasar Minggu dilanjutkan naik ojek menuju rumahnya Cimanggis, Depok. "Paling telat sampai rumah jam setengah sembilan malam. Kalau malam kan lancar, jadi bisa cepat sampai rumah," katanya.

Ketika naik kendaraan umum. Aus menyembunyikan jas yang menjadi pakaian sehari-hari anggota DPR ke dalam tas. Ia hanya mengenakan kemeja lengan pendek, celana bahan dan sepatu kerja.

"Orang-orang yang naik Metro Mini bareng saya tidak ada yangtahu kalau saya anggota DPR. Apalagi saya tidak terkenal. Jadi saya tenang saja," ujar Aus sambil terkekeh-kekeh.

Pergi naik kereta dan pulang naik bus ini merupakan aktivitas

Aus selama DPR dalam masa sidang. Ketika masa reses, seperti anggota Dewan lainnya, Aus berkunjung ke daerah pemilihannya untuk bertemu konstituen. Aus menjadi anggota DPR daridaerah pemilihan Kalimantan Timur.

"Saya baru aktif lagi di DPR setelah reses," katanya. Rencananya, DPR kembali bersidang pada 9 Januari mendatang.

Read more »

Rantai Kekerasan Pelajar Harus Diputus

Penyelenggara pendidikan punya tanggung jawab besar dalam menghentikan kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar. Hal tersebut dikarenakan upaya-upaya memutus rantai kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah atau sekitar sekolah tidak serius dilakukan pihak penyelenggara pendidikan. Demikian dikatakan Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di sela acara puncak Kompetisi Futsal se-DKI Jakarta memperebutkan Piala Bang Sani, di Hanggar Teras Pancoran, (8/11).

 

Menurutnya, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh penyelenggara pendidikan untuk memutus rantai kekerasan tersebut. Diantaranya dengan mengarahkan pelajar ke kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat.  Namun lebih penting lagi, koordinasi yang baik antara penyelenggara sekolah dan orang tua agar aktivitas pelajar berada dalam koridor yang benar.

 

Triwisaksana menilai, saat ini pelajar punya banyak pilihan untuk mengarahkan minat dan bakat mereka. “Kegiatan seni budaya dan olah raga saat ini sangat bervariasi, harusnya tidak ada alasan untuk pelajar terjerat dalam tradisi kekerasan di lingkungan sekolah”, tutur pria yang juga dipanggil Sani ini. Pelajar-pelajar negeri ini banyak juga yang menorehkan prestasi lewat jalur sains. Bahkan pelajar yang tinggal di daerah sekalipun, sudah banyak yang meraih medali di berbagai kompetisi keilmuan tingkat internasional, tegasnya lagi.

 

Untuk itu, dirinya berharap sekolah, orang tua dan lingkungan juga memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah untuk aktivitas remaja. Setidaknya dalam RAPBD 2012, DPRD telah merencanakan anggaran langsung untuk Pemuda dan Olah Raga, total 301,9 milyar. Dana sebesar itu antara lain diperuntukan bagi  Program Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemuda, dan peningkatan saranan pra sarana pemuda dan olah raga.

 

Dirinya juga meminta kepala sekolah bersikap tegas untuk menyudahi praktik dan tradisi kekerasan yang menjadi kadang menjadi ciri khas sekolah. “Jauh lebih baik, para pelajar dibuat bangga dengan tradisi berprestasi yang diciptakan sekolah, ketimbang kebiasaan bullying yang turun termurun”, pungkas Sani. 

Read more »

Keharusan Penggunaan BBG untuk Transjakarta Harus Ditinjau Ulang

Ketentuan penggunaan bahan bakar gas untuk operasional busway ternyata menjadi salah satu sumber masalah dalam operasional angkutan massal tersebut. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Badan Pengelola Bus Transjakarta dan Operator Bus Transjakarta pekan ini (8/11). 

Menanggapi hal itu, Triwisaksana meminta Pemda DKI meninjau kembali kontrak pengoperasian bus transjakarta  antara operator dengan badan pengelola bus transjakarta terkait keharusan menggunakan BBG. Dia meminta agar dibuka kemungkinan penggunaan bahan bakar lain yang juga ramah lingkungan namun lebih efisien. Politisi yang disapa Sani juga meminta pengoperasian bus transjakarta antar operator lebih fleksibel dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang.

Operator busway yang beroperasi pada koridor 2 sampai 9 mengeluhkan keharusan memakai BBG dalam kontrak pengoperasian bus transjakarta. Menurut mereka, kualitas BBG yang buruk karena kandungan air yang tinggi dan gas metana yang rendah menyebabkan mesin cepat rusak dan berdampak pada usia pakai bus yang menurun.

Selain itu, jumlah SPBG yang masih terbatas, proses pengisian yang lama serta supply BBG yang sering terganggu menyebabkan operasional bus transjakarta menjadi tidak efisien dan sering terganggu. Bahkan dengan menggunakan BBG menurutnya cenderung menjadi tidak efisien. Ini dikarenaka sekali pengisian BBG, jarak tempuhnya terbatas dibandingkan dengan menggunakan solar seperti pada koridor 1. Menurut mereka, jika tujuan penggunaan BBG untuk menjaga kualitas lingkungan, saat ini telah ada bahan bakar solar yang telah memenuhi standar euro 4 bahkan euro 5 yang ramah lingkungan. 

Di waktu selanjutnya DPRD juga merencanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk perbaikan manajemen dan pelayanan/ operasional bus Transjakarta agar kemampuan pelayanan bus Transjakarta dapat lebih ditingkatkan. Karena ternyata juga dalam pertemuan tersebut, operator koridor 2 dan 3 mengeluhkan kondisi jalur yang buruk hingga menyebabkan bus cepat rusak. Hingga saat ini saja sudah 36 dari 136 armada bus di koridor tersebut yang mengalami patah chasis.

Read more »